Perhutanan sosial butuh kolaborasi lintas OPD pacu dunia usaha penduduk

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan upaya untuk mengembangkan program perhutanan sosial guna membantu perekonomian warga sekitar hutan perlu kolaborasi dari banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pengembangan perhutanan sosial ini bukan dapat dibebankan belaka pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar sanggup membantu perekonomian penduduk sekitar hutan," katanya pada Padang, Minggu.
 
Ia mengatakan Dinas Kehutanan berperan untuk pengurusan izin perhutanan sosial di tempat tempat Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK), sementara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan lalu Hortikultura sanggup memberikan bantuan bibit juga pembinaan.
 
Kemudian Dinas Perdagangan juga Perindustrian, lanjutnya, memberikan dukungan untuk pengemasan, akses pasar, kemudian juga pemasaran.
 
"Dinas Bina Marga Cipta Karya lalu juga Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi hasil pertanian penduduk lancar," katanya.
 
Ia berharap dengan dukungan itu warga sekitar hutan mampu memaksimalkan prospek perhutanan sosial tanpa merusak hutan, sehingga secara dunia usaha tetap tumbuh tetapi kelestarian lingkungan juga terjaga.

 
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan per 31 Juli 2023 luas perhutanan sosial pada dalam provinsi itu mencapai 287.554 hektare, terdiri dari 205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, kemudian Kemitraan Kehutanan.
 
Perhutanan sosial tersebut, menurutnya, sudah pernah memberikan dampak positif pada 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang digunakan digunakan tinggal di dalam tempat dalam juga juga sekitar kawasan hutan di dalam area Sumbar.
 
"Perhutanan sosial juga telah dilakukan diimplementasikan terbukti dapat jadi menekan tingkat kerusakan hutan," katanya.
 
Selain itu, lanjut dia, melalui perhutanan sosial diharapkan dapat lahir pusat dunia bisnis mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu di dalam tempat daerah. Ragam produknya seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, kemudian jasa lingkungan (ekowisata) dalam tingkat tapak.

Dengan demikian diharapkan warga sekitar kawasan hutan yang tersebut dimaksud selama ini kesulitan secara sektor sektor ekonomi dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan.